Monday, October 31, 2011

"KORUPSI DI INDONESIA"






Korban jiwa dan kerusakan akibat dari perang suku, konflik antar etnis, antar agama, perebutan kepentingan menggunakan kekuatan tertentu dan Kekerasan yang sudah terlembaga begitu mudah kita lihat. Begitu terharunya, hingga kita pun meneteskan airmata. Kelakuan  Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan mengambil 10-15% dari ratusan miliar dana proyek pemerintah yang bersumber dari APBN juga tidak bisa dilihat langsung siapa korbannya. Jika sistim ekonomi bangsa Indonesia menjadi peluang untuk melakukan korupsi jelas menimbulkan konsekuensi-konsekuensi dan ada jarak antara para korbannya.
Semua orang pun tahu, kalau korupsi telah merusak nilai-nilai kebersamaan hidup. Bagaimana mau “hidup bersama” kalau yang dilakukan itu hanyalah demi kepentingan diri sendiri atau kelompok. Dengan demikian, korupsi telah menghalangi upaya membangun institusi-institusi yang lebih adil karena pada dasarnya korupsi itu adalah wujud ketidakadilan, dan secara tegas melawan perwujudan kesejahteraan bersama. Ironisnya, Praktik ini telah melembaga di Indonesia.
Korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya. Menurut Haryatmoko, dengan mengulangi pendapat dari Yves Many (1992), mengatakan bahwa setidaknya ada empat bentuk korupsi yang ciri strukturalnya menonjol: pertama, korupsi-jalan pintas yaitu dalam kasus-kasus penggelapan uang negara, perantara ekonomi, dan politik, sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Bisa masuk dalam kategori ini kasus para penguasa menginginkan agar UU perburuhan tertentu diberlakukan; atau peraturan-peraturan yang menguntungkan usaha tertentu untuk tidak direvisi. Lalu partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. Jenis korupsi pertama ini dibedakan dari yang kedua karena sifat institusional politiknya lebih menonjol; money politics masuk dalam jenis yang pertama ini meski pertukarannya bukan langsung dari sektor ekonomi.
Kedua, korupsi-upeti yaitu bentuk korupsi yang dimungkinkan karena jabatan strategis. Berkat jabatan tersebut seseorang mendapatkan persentase dari berbagai kegiatan baik ekonomi, politik, budaya, bahkan upeti dari bawahan, kegiatan-kegiatan lain atau jasa dalam suatu perkara. Termasuk di dalamnya adalah upaya mark-up; ketiga, korupsi-kontrak, korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar; masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah.
Keempat, korupsi-pemerasan yang sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern maupun dari luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia atau polisi menjadi manajer human recources department atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti dilakukan Exxon di Aceh, atau Freeport di Papua adalah contoh yang menyolok. Bahkan sering ada bentuk pemerasan langsung terhadap perusahaan dengan alasan keamanan. Masuk dalam kategori ini adalah membuka kesempatan kepemilikan saham kepada orang kuat tertentu untuk menghindarkan akuisi perusahaan yang secara ekonomi tak beralasan. Misalnya dengan menempatkan tokoh politik atau purnawirawan sebagai Dewan Komisaris.
Macam-macam korupsi ini tidak bisa dipisahkan dari interaksi kekuasaan. Dengan meminjam istilah dari seorang filsuf Perancis Hannah Arendt (1958), Haryatmoko mengatakan bahwa orang Indonesia yang terjun di dunia politik sekarang ini masih dengan mentalitas animal laborans, dimana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi sangat dominan, politikus cenderung menjadikan politk tempat mata pencarian utama. Sindrom yang menyertai salah satunya adalah korupsi. Hal ini sangat mungkin karena fasilitas kekuatan fisik (senjata), fasilitas politik (pejabat), dan ideologi (pejabat atau pemuka agama) merupakan modalitas yang mendorong korupsi itu. Modalitas tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang diperoleh dengan usaha atau suatu prestasi sehingga penggunaannya untuk bisa mendatangkan kekayaan dianggap wajar. Maka, tidak mengherankan bahwa tidak ada perasaan bersalah.
Kalau banyak orang melakukannya menjadikan kejahatan ini sesuatu yang biasa. Seakan-seakan kebiasaan itu menciptakan hak. Dan, kalau satu dituntut, lalu semua harus bertanggung jawab. Kalau “semua bertanggung jawab” bukankah sama saja dengan tak ada yang bertanggungjawab? Persis seperti penjarahan yang dilakukan oleh banyak orang. Dengan melakukan secara beramai-ramai seakan-akan tindakan itu sah karena semua ikut. Kalau semua ikut seakan sama dengan kepentingan umum. Siapa yang berani melawan kepentingan umum? Alasan “banyak yang melakukan” dijadikan alibi tanggungjawab pribadi dan banalisasi (menjadikan biasa) kejahatan. Karena banyak orang melakukannya dan sudah menjadi kebiasaan, seolah-olah bisa mengubah yang jahat menjadi baik. Padahal, yang sebenarnya terjadi ialah bahwa kebiasaan jahat telah membungkam nurani pelaku.
Semua orang tahu, seperti kata Aristoteles, keutamaan diperoleh bukan pertama-tama melalui pengetahuan, tetapi melalui habitus, yaitu kebiasaan melakukan yang baik. Pertanyaan ini mau menyangkal pandangan yang mengatakan kalau orang tahu otomatis bisa melakukan. Bukan rahasia lagi, para pemuka masyarakat dan pemuka agama juga mempunyai kelemahan yang sama dengan orang kebanyakan dalam kehidupan moral. Pengetahuan, kepiawaian berbicara dan kedudukan, tidak menjamin konsistensi dalam tindakan. Antara “tahu” dan “bisa melakukan” itu masih ada jarak yang dalam. Kalau keutamaan merupakan buah dari kebiasaan “melakukan yang baik”, kejahatan juga merupakan hasil kebiasaan.
Kebiasaan akan menciptakan struktur hidup sehingga memudahkan untuk bertindak. Orang tidak perlu susah payah berpikir, mengambil jarak atau memberi makna setiap kali bertindak. Itulah ungkapan kesadaran praktis (meminjam istilah dari Anthony Giddens, 1984). Seperti orang bangun tidur, tidak perlu harus berpikir lagi ketika turun dari tempat tidur, menapakkan kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu. Memang kesadaran praktis memudahkan hidup, namun juga membuat malas. Demikian juga halnya dengan korupsi, kalau orang bisa hidup enak dari korupsi, dan banyak orang melakukannya, tidak perlu lagi berpikir, mengambil jaerak, mempertanyakan makna dari tindakannya. Dan, kiatnya justru “jangan sekali-sekali berpikir tentang moral!” Kegiatan yang terakhir ini harus melibatkan kesadaran refleksif (mengambil jarak,kritis, mempertanyakan, dan memberi makna tindakan) yang merupakan kegiatan yang melelahkan. Apalagi implikasi kesadaran refleksif menuntut perubahan.
Perubahan membawa ketidakpastian. Ketidakpastian itu menakutkan. Maka, lebih baik meneruskan kebiasaan korupsi yang enak itu. Tetapi, bukankah semua tindakan,sejahat apapun, selalu membutuhkan pembenaran? Memang, karena dalam setiap interaksi sosial selalu ada aspek sangsi yang tidak lepas dari masalah moralitas. Justru dalam upaya mencari pembenaran tindak korupsi ini,kelihatan proses bagaimana para koruptor bisa tidak merasa bersalah. Ada beberapa alasan: kenikmatan lebih besar daripada ancaman rasa sakit; impersonalisasi korban korupsi; mekanisme silih atas kejahatan.
Banyak koruptor di Indonesia menikmati impunity (tiadanya sangsi hukum). Kemungkinan ketahuan sangat kecil karena lemah dan tidak efektifnya pengawasan. Seandainya ketahuan, bila berakibat menyeret banyak orang lain,lebih baik didiamkan. Seandainya tertangkap dan diproses secara hukum, besar kemungkinan lepas dari jerat hukum. Bisa karena aparat penegak hukum korup atau karena kepiawaian pembela yang mampu memberi alibi, melemahkan bukti hukum, mementahkan keterangan saksi yang memberatkan dan menampilkan banyak saksi yang meringankan.
Dalam banyak kasus, proses hukum seperti itu justru berbalik menjadi alat pembersihan diri dan rehabilitasi pelaku korupsi. Memang semua prosedur hukum yang dianggap adil sudah diikuti, namun hasilnya tidak sesuai dengan rasa keadilan. Karena secara legal tidak terbukti melakukan korupsi,lalu seakan-akan secara moral dibenarkan. Dengan cara itu, koruptor merasa bisa dibebaskan dari beban rasa bersalah. Padahal, yang legal tidak sama dengan yang moral.
Koruptor biasanya tidak mau menyamakan diri dengan pencuri atau perampok, meskipun perilaku dan hasil yang diakibatkan sering lebih jahat dari pada pencuri atau perampok. Pemberian nama kejahatan kerah putih sudah meringankan beban, artinya tidak diperlakukan seperti pencuri ayam atau penodong. Maka, jarang terjadi bahwa koruptor yang tertangkap dianiaya atau di massa meskipun kerugian atau petaka yang diakibatkannya lebih dahsyat. (Lihat saja penanganan Nazarudin). Istilah “kerah putih” itu sendiri memberi aroma elite, sebuah euphemisme yang melegakan karena berarti tidak akan dilakukan oleh buruh kasar atau orang yang tak berpendidikan. Yang menyedihkan lagi ialah bahwa korban korupsi sering tidak langsung tampak sebagai pribadi, terutama yang terkait dengan penyelewengan uang negara atau rakyat. Siapa yang dirugikan tidak langsung terlihat, berbeda dengan penodongan atau perampokan.
Kalau yang dirugikan negara, siapa itu negara? Negara tidak bisa sedih, ia tidak bisa menangis. Kalau yang dirugikan rakyat, siapakah yang dimaksud rakyat? Orang banyak itu tidak punya wajah, berarti sama dengan anonim. Kalau pemiliknya anonim mengapa harus merasa bersalah karena yang dirugikan tidak kelihatan. Lagi pula apakah ada hubungan kepemilikan langsung antara uang yang dikorupsi dan rakyat? Atas dasar apa rakyat mengklaim kepemilikan itu? Dan, bila korupsi itu berupa upeti dati penguasa, mereka ini bisa mendapat ganti dengan membebankan kepada konsumen. Lagi-lagi berhadapan dengan korban anonim karena yang namanya konsumen itu juga orang banyak. Orang banyak itu tak punya wajah.
Kalau korupsi itu dilakukan dengan memeras orang-orang yang menginginkan jabatan tertentu, orang-orang itu akan mendapat untung jauh lebih banyak daripada yang harus dibayarkan. Darimana uang itu? Jabatan memungkinkan untuk mengambil uang negara, menyalahgunakan dana masyarakat dan memeras pengusaha. Apalagi uang pengusaha juga dari utang di bank. Utang tidak perlu dikembalikan kalau perusahaan pailit atau dibikin pailit. (Lihat kasus Bank Century). Biar saja agunannya disita karena nilainya hanya 20 persen dari besarnya pinjaman. Nah, memeras mereka yang mengambil dana masyarakat berarti memeras pemeras. Membela masyarakat, tentu tidak dilarang. Uang yang dilarikan konglomerat setidaknya sebagian bisa “diselamatkan” oleh pejabat. “Menyelamatkan” uang negara bisa dibenarkan, setidaknya hasilnya dimakan oleh orang sendiri. Apalagi hasil korupsi hanya kecil bila dibandingkan dengan utang yang dikemplang konglomerat. Kalau konglomerat tidak dihukum, mengapa korupsi yang lebih kecil diungkit? Semua ini gara-gara korban tidak punya wajah alias anonim. Namun, juga karena aparat penegak hukum yang sudah busuk. Jadi, sekali lagi, perasaan bersalah tidak ada gunanya alias tidak perlu.
Uang korupsi tidak dimakan sendiri, tetapi juga dinikmati oleh banyak orang lain, untuk kepentingan partai,lembaga amal, rumah yatim, membangun rumah ibadat, membantu korban banjir, dan sebagainya. Tetapi, sebagian saja, ya! Dengan mengalokasikan sebagian hasil korupsi untuk keperluan itu, koruptor merasa telah melakukan silih atas kejahatannya. Perasaan semakin ringan lagi, kalau berkat korupsi, koruptor bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan membeli saham atau membangun perusahaan. Banyak penganggur menemukan pekerjaan. Kehidupan banyak keluarga tertolong dan terselamatkan. Dalam kegiatan politik, berkat hasil korupsi, partainya mendapat perolehan kursi wakil rakyat lebih banyak, akan semakin menghapus perasaan bersalah itu. Dana kampanye, biaya menyogok wakil rakyat bisa dipenuhi. Dan, pada gilirannya, semakin memperkokoh kekuasaan, sehingga terbuka peluang lagi untuk korupsi. Hal-hal seperti ini memacu partai-partai berebut jabatan-jabatan basah untuk mendanai pemilu berikutnya,.
Lalu siapa yang memperjuangkan kepentingan rakyat? Itu cukup dalam retorika saja. Kalau perlu dibagikan sembako atau pengobatan gratis untuk menunjukkan bahwa partai atau institusi Anda peduli rakyat. Sembako dan obat generik itu tidak mahal, lebih mahal harga mobil-mobil para wakil rakyat. Hanya saja laporan anggarannya harus dibuat tinggi. Koruptor dapat menghilangkan rasa bersalahnya dengan bersembunyi dibalik kepentingan partai atau institusi tertentu. Dengan demikian, dia merasa hanya menjadi bagian kecil dari mesin kejahatan. Maka, perasaan bersalah tidak ada artinya karena tidak mengubah situasi. Masalahnya ialah apakah karena tidak mengubah situasi tindakan jahat sekecil apapun bisa dibenarkan? Ketidakmampuan mengubah situasi adalah bentuk keterasingan. Ketika orang menonton televisi dan sangat tidak setuju terhadap acara tertentu, seandainya dia protes dengan mematikan televisi, masih akan ada beribu-ribu penonton lain yang tetap menikmatinya. Dia akan mempunyai daya tawar untuk menekan supaya acara itu dihentikan atau diubah bila mengorganisir diri bersama dengan banyak pemirsa lain yang sependapat dengannya. Keterasingan yang membuat lumpuh sehingga tidak bisa mengubah diatasi dengan mengorganisir diri. Class action merupakan bentuk organisasi untuk menuntut tanggung jawab tindak korupsi yang menemukan alibi didalam anonimitas korban.
Para koruptor itu merasa di atas hukum. Mereka merasa akan dibela oleh institusi atau organisasi yang mempekerjakan. Kalau masih terusik nuraninya, alokasikan sebagian untuk kepentingan agama atau rumah ibadat, maka dosa kejahatan itu sudah tertebus. Setelah semua proses itu, lalu minta tonlong pemuka agama atau pakau kitan suci mengutipkan ayat-ayat yang bisa membenarkan tindakan amal tersebut. Dijamin, hati akan tenang! Kalau digunakan untuk membangun rumah mewah, undang saja pastor, pendeta atau ulama untuk doakan atau memberkati, lalu tidak akan kelihatan bahwa itu merupakan hasil korupsi atau pemerasan.
Dari penjabaran di atas, Haryatmoko menyimpulkan bahwa pertama, korupsi sebagai praktik penyelenggaraan negara yang sudah menyebar dan menjadi biasa menyebabkan distorsi di dalam pemaknaan perilaku politik, artinya pembedaan yang baik dan yang jahat menjadi kabur. Kerangka penafsiran masyarakat yang merupakan perangkat penilaian dibuat tidak peka lagi terhadap tatanan moral. Masalah moralitas direduksi menjadi masalah manajemen politik. Korupsi seakan lalu hanya menjadi salah satu bagian kemampuan: teknik membuat laporan keuangan atau kemampuan melakukan transaksi tanpa meninggalkan bukti. Kemampuan untuk bisa lepas dari audit menjadis alah satu keterampilan ilmu akuntansi. Terbongkarnya suatu korupsi tidak langsung terkait dengan moralitas, namun menjadi masalah lemahnya keterampilan atau ketidakmampuan membuat laporan keuangan yang baik.
Kedua, masalah impunity para koruptor mencerminkan betapa lemahnya perangkat hukum, busuknya aparat penegak hukum, dan rendahnya wibawa kekuasaan. Kelemahan itu menunjukkan bahwa interaksi sosial yang terkait dengan masalah sangsi atau moralitas mengalami kemerosotan sehingga legitimasi tindakan dengan mudah bisa diperoleh melalui rekayasa. Proses hukum bahkan lalu berbalik menjadi alat pembersihan diri dan sarana rehabilitasi koruptor. Hal ini diperparah oleh kasus-kasus tertentu di mana korban korupsi tidak langsung dikenali atau anonim sehingga menghilangkan rasa bersalah. Tidak ada tuntutan hukum dari korban. Dalam konteks ini terasa betapa dibutuhkan class action (bentuk pemberdayaan masyarakat). Salah satu bentuk aktivitas civil society ini perlu dibentuk dan dikembangkan untuk mengefektifkan fungsi kontrol masyarakat.
Ketiga, campur tangan kekuasaan di dalam lembaga peradilan. Campur tangan ini dimungkinkan karena fasilitas kekuasaan, yaitu dalam hal penunjukan pejabat-pejabat lembaga peradilan dan aparat hukum, fasilitas ekonomi, masalah dukungan politik (kekuatan tawar). Dengan demikian, legitimasi yang seharusnya ditentukan oleh hukum, norma atau aturan tertentu menjadi sesuatu yang ditentukan oleh kekuasaan. 


Sumber Utama: 
Haryatmoko, J., Etika Politik Dan Kekuasaan, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003.
Referensi Tambahan:    
Arendt, Hannah, The Human Condition, Chicago UP, 1958. 
Giddens, Anthony, The Constitution of Society, Cambridge, Polity Press, 1984







No comments: